Kupang_Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, I. Ismoyo, mewakili Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone, bersama kementerian/lembaga dan TNI/Polri menghadiri rapat koordinasi (Rakor) terkait persiapan kedatangan Paus Fransiskus ke Dili, RDTL bertempat di ruang rapat Asisten I Provinsi Nusa Tenggara Timur. Senin (05/08/2024).
Turut mendampingi Kepala Divisi Keimigrasian yakni Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Ferdy Maulana dan Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian, Mardiyanto.
Bernadeta Meriani Usboko selaku Asisten I Provinsi NTT dalam kesempatan membuka rapat tersebut menyampaikan, Menindaklanjuti audiens Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Agama Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi NTT dan rapat Persiapan dan Kesiapan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI tentang Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan Timor Leste, yang mana akan adanya pergerakan umat Katolik NTT menuju Timor Leste, mengikuti kegiatan keagamaan yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus pada awal bulan September mendatang.
“Selain kunjungan kenegaraan tentunya juga ada kegiatan keagamaan sebagai pemimpin tertinggi umat katolik dunia. Oleh karena itu sangat penting diadakan kegiatan rapat koordinasi ini membahas terkait keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta keterlibatan semua pihak di dalam pelaksanaan kunjungan Paus Fransiskus,” singkatnya dalam membuka rapat koordinasi tersebut.
Pada kesempatan yang diberikan, Kepala Divisi Keimigrasian, I. Ismoyo menyampaikan kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terkait keimigrasian serta personil yang akan bertugas pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain sebagai satu-satunya pintu gerbang masuknya WNI ke Timor Leste melalui jalur darat pada H-1 kunjungan Paus Fransiskus di Timor Leste.
“Dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste sebelumnya sudah kami lakukan koordinasi ke semua Keuskupan yang ada di NTT, hal ini dapat kami sampaikan karena akan terjadinya perlintasan orang yang akan menjadi fokus kami sesuai dengan arahan pimpinan kami Direktur Jenderal Imigrasi,” ungkapnya.
Dikatakan juga, Nusa Tenggara Timur terbantu dengan kuota yang kecil karena kunjungan Paus diagendakan juga akan dilaksanakan di Jakarta dan hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan Keuskupan yang ada di NTT, dapat disampaikan hampir semua umat yang ada di daratan Flores dan sekitarnya mengikuti kunjungan Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Jakarta dengan kuota yang lebih besar.
“Kami juga akan mempermudah semua warga yang ingin membuat paspor kaitan dengan kunjungan Paus Fransiskus dengan layanan walk in dengan dikoordinir oleh pihak Keuskupan maupun Paroki dan memberikan kesempatan hingga H-2 pukul 12.00 wita. Untuk pelayanan Paspor pada H-2 kami menggunakan skema pelayanan Pelayanan Penyelesaian Paspor Pada Hari Yang Sama dengan tambahan biaya sebesar satu juta rupiah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019,” jelas Ismoyo.
Ismoyo berharap agar pihak kementerian/lembaga dan TNI/Polri menghadiri rapat serta gereja agar melakukan himbauan yang intens kepada masyarakat yang akan mengikuti kunjungan keagamaan Paus Fransiskus di Timor Leste dengan mengikuti prosedur untuk keamanan bersama.
Menutup penyampaiannya, Ismoyo juga menyampaikan PLBN yang akan difungsikan hanyalah PLBN Motaain agar dapat memudahkan proses pengawasan dan kontrol alur perlintasan dari warga negara indonesia yang akan mengikuti kegiatan kunjungan Paus Fransiskus. Selain itu juga jumlah personil yang akan disiagakan dalam mengantisipasi perlintasan orang selama kunjungan Paus Fransiskus di Timor Leste sejumlah 80 orang personil Imigrasi. (HMS/mmm).
