Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Kemenkumham secara virtual, Selasa (15/10/2024) yang dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Setjen, Wisnu Nugroho Dewanto. Kegiatan yang digelar selama 3 hari kedepan ini diikuti pejabat dan para pengelola keuangan di tingkat kantor wilayah dan jajaran Unit Pelaksana Teknis.
Dalam sambutannya, Wisnu menyampaikan nilai IKPA Kemenkumham sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Akan tetapi jika dibandingkan nilai IKPA pada triwulan I dan II TA 2024, terjadi penurunan nilai IKPA pada triwulan III TA 2024, yang disebabkan karena adanya penurunan pada indikator penyerapan anggaran, dimana penyerapan anggaran triwulan III TA 2024 hanya mencapai 58,78%, di bawah nilai penyerapan anggaran triwulan III TA 2023 yang mencapai 60,98%.
"Saya mengapresiasi kinerja baik seluruh jajaran sehingga pelaksanaan anggaran di Kemenkumham menunjukan hasil yang optimal dan akuntabel dengan menerapkan konsep Value for Money," ungkapya.
Wisnu memaparkan nilai capaian IKPA pada tahun 2024 dari masing-masing Unit Eselon I dan Kantor Wilayah, serta Realisasi Anggaran triwulan III, dimana Kanwil Kemenkumham NTT mendapatkan nilai IKPA sebesar 99,06, dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 154.129.632.258,- (72,37%) dari total pagu Rp. 212.961.025.000,-.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Wisnu juga menjelaskan langkah-langkah peningkatan pelaksanaan anggaran terutama dalam kaitan dengan percepatan realisasi anggaran, persiapan langkah-langkah akhir tahun anggaran, dan berpesan kepada jajaran di seluruh Kanwil agar secara rutin melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan arahan terkait pelaksanaan alangkah-langkah peningkatan IKPA.
Sementara saat menyampaikan laporan kegiatan, Kabag Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha, Dina Rasmalita menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi jajaran Kemenkumham, diantaranya serapan anggaran belanja barang dan belanja modal pada triwulan III yang belum optimal, adanya deviasi halaman III DIPA yang masih tinggi, dan masih terdapat outstanding kontrak.
"Melalui kegiatan ini mari kita berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan langkah-langkah yang benar, terukur, dan sistematis sehingga target yang sudah ditetapkan dapat tercapai,” ujarnya.
Kanwil Kemenkumham NTT sendiri tergabung dalam wilayah IV dan dijadwalkan untuk dievaluasi oleh Tim Biro Keuangan pada hari Kamis atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran Triwulan III TW IV dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran. (humas/fka)
