Betun, Kabupaten Malaka- Tim perancang Kanwil Kemenkumham NTT Yunus P.S. Bureni (Koordinator/Ahli Madya) bersama tim Yanti Ibrahim, Nelcy F. Septori, Frichy Ndaumanu, Mardiyanto Ibrahim, Lucky Dira Thome menuju ke Betun ibukota Kabupaten Malaka dalam agenda penyusunan rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Sistem Kesehatan Daerah.
Dalam kegiatan penyusunan rancangan Perda yang dilaksanakan dari tanggal 19-20 Mei 2022 tersebut, Tim Perancang juga berkesempatan bertemu dengan Wakil Bupati Malaka, Louise Lucky Taolin di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut Yunus menyampaikan mengenai pentingnya dukungan dan kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Malaka dan Kanwil Kemenkumham NTT dalam kerangka tugas pokok dan fungsi di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum dan HAM.
Selain itu, Yunus juga menegaskan mengenai kedatangan Tim Perancang sebagai bagian dari agenda untuk melaksanakan assessment atau penggalian masalah dengan perangkat daerah dan masyarakat terkait dengan isu pengelolaan keuangan daerah dan sistem Kesehatan daerah.
“Kepala Kanwil kemenkumham NTT, Marciana D. Jone meski berhalangan hadir bersama saat ini, tapi telah menitipkan pesan mengenai sejumlah program dan kegiatan yang dapat disinergikan dengan kebutuhan dan kewenangan Pemda Malaka, yakni mendorong adanya pembentukan Lapas terbuka, penguatan pengawasan di pintu perbatasan RI-RDTL, pelindungan kekayaan intelektual dan tentunya yang saat ini sedang dilakukan yaitu fasilitasi pembentukan produk hukum daerah,” ucap Yunus.
Menanggapi rencana pembangunan Lapas Terbuka di Kabupaten Malaka, Louise Taolin menyambut baik rencana tersebut dan berharap sesegera mungkin dapat terealisasi
Untuk itu Louise Taolin menunggu dan mengharapkan kehadiran Kakanwil Marciana D. Jone di Kabupaten Malaka untuk dapat langsung bertemu dan berkomunikasi mengenai hal tersebut.
Louise Taolin juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap keterlibatan Tim Perancang Kanwil Kemenkumham NTT yang telah terlibat dalam penyusunan RPJMD kali lalu dan saat ini juga ikut dalam menyusun rancangan Perda di Kabupaten Malaka.
Menambahkannya, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Malaka saat ini, diperlukan sejumlah regulasi yang akan menjadi dasar kebijakan diantaranya kebijakan mengenai swasembada pangan melalui produk hukum daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk itu, Louise Taolin menyampaikan agar dukungan dari Tim Perancang tetap ada untuk Pemerintah Kabupaten Malaka.
Menanggapi mengenai pelindungan kekayaan intelektual, Louise Taolin mengungkapkan bahwa potensi gesekan dapat saja terjadi terlebih di wilayah perbatasan kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu terkait dengan pola atau motif kain tenunan yang hampir mirip.
Tentu ini sangat diperlukan perhatian pemda dan dukungan Kemenkumham RI dalam mendaftarkan motif kain tenun Malaka.
Selesai pertemuan, Yunus bersama Tim Perancang memfasilitasi kegiatan assessment yang didahului dengan penyamaan presepsi mengenai urgensi, dasar hukum, pokok-pokok pengaturan dan teknis penggalian masalah kepada peserta yang terdiri dai OPD Bagian keuangan, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Pertanian yang berkesempatan hadir saat itu.
Dari hasil assessment ditemukan sejumlah permasalahan diantaranya dalam pengelolaan keuangan daerah masih menggunakan dua aplikasi sistem keuangan, persoalan teknis pembebanan pajak, belum adanya peta persebaran tenaga kesehatan, pengawasan obat tradisional yang belum dilaksanakan dan permasalahan lainnya yang akan menjadi bahan dalam penyusunan naskah akademik dan dibuatkan solusinya melalui rancangan Perda nantinya.
