Atambua – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT dibawah pimpinan Marciana Dominika Jone melalui Tim Bidang HAM yang terdiri dari Mustafa Beleng selaku Kepala Bidang HAM didampingi JFU, Lodywik M. Malle dan Yohanes Radja melaksanakan Rapat Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM di Kabupaten Belu, Kamis (14/4/2022).
Rapat Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM dibuka oleh Asisten I Setda Kabupaten Belu, Niko Umbu K. B. Niko mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belum secara maksimal menyampaikan laporan Aksi HAM pada tahun 2021, untuk itu di tahun 2022 ini Niko berharap agar lewat Rapat Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dapat mempersiapkan data dengan baik untuk selanjutnya bisa dilaporkan kepada Kantor Serambi Kepresidenan, diharapkan Bagian Hukum sebagai Sekretariat RANHAM Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dapat berkoordinasi dengan OPD terkait Aksi HAM.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait Notifikasi Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM B04 Tahun 2022 oleh Kepala Bidang HAM, kemudian disambung dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta rapat.
Kepala Bidang HAM menyampaikan secara garis besar Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Daerah tentang adanya perubahan Peraturan terbaru yakni Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM yang merupakan generasi kelima. Dalam Perpres generasi kelima tersebut terdapat tiga kelompok sasaran yaitu Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas. Dari ketiga kelompok sasaran tersebut kemudian dibagikan kedalam enam aksi, dan keenam aksi tersebut yang akan dilaporkan kepada serambi Kantor Staf Presiden nantinya.
Ditambahkan juga oleh Kepala Bidang HAM terkait pelaksanaan Rencana Aksi HAM pada catur wulan kesatu yang akan dilaporkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota ke serambi Kantor Staf Presiden pada tanggal 10 s/d 20 Mei 2022 mendatang.
Adapun Organisasi Perangkat daerah yang hadir pada Rapat Persiapan Pelaporan capaian Pelaksanaan Aksi HAM yakni Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, BP4D, Dinas Sosial, Dinas Nakertrans, DP3A, Dinas Kesehatan, Kumpesda, dan PDAM Kabupaten Belu.
