Bajawa - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dibawah pimpinan Marciana Dominika Jone melaksanakan koordinasi ke Rutan Bajawa khusus tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Kegiatan ini diinisiasi Tim Bidang HAM Kanwil terdiri dari Kepala Bidang HAM, Mustafa Beleng bersama Kasubid P3Hukum dan HAM, Novebriani Sarah serta Andreas Gowa selaku JFU Bidang HAM melakukan koordinasi ke Rutan Bajawa khusus tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Tim diterima langsung oleh Kepala Rutan Bajawa, Mustawan didampingi oleh operator Pelayanan Publik Berbasis HAM(P2HAM), Selasa(15/03).
Dalam kesempatan ini, Mustafa menyampaikan adanya perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Peraturan ini menjelaskan terdapat beberapa perubahan terkait semakin meluas satuan kerja yang semula hanya di lingkungan UPT pemasyarakatan dan keimigrasian, tetapi meliputi seluruh satuan kerja baik tingkat pusat maupun di daerah. Perubahan lain yakni didahului dengan tahapan pencanangan oleh setiap satuan kerja, apabila satuan kerja tersebut sudah siap untuk mengikuti penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Tim bidang HAM juga menyarankan kepada operator P2HAM mempelajari peraturan tersebut untuk bisa didiskusikan dalam lingkup internal Rutan Bajawa, dikarenakan adanya perubabahan jenis data dukung. Penjelasan lebih lanjut dijawab secara responsif, apabila adanya kendala memahami maksud data dukung yang dibutuhkan.
Di akhir kegiatan, Kepala Rutan Bajawa menyampaikan terimakasih atas koordinasi dari Bidang HAM. "Tentunya dengan informasi tentang peraturan terbaru yakni Permenkumham RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM akan kami pelajari terlebih dahulu dan selanjutnya akan kami komunikasikan terus dengan Bidang HAM mengenai proses dan tahapan yang harus dipersiapkan,"ucapnya.