Dalam rangka pemenuhan data dukung penilaian Pelayanan Berbasis HAM, Tim Verifikasi Kanwil Kemenkumham NTT mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo, Kamis (26/08/2021). Kasubid Pemajuan HAM, Jeanett Sunbanu memimpin Tim Verifikasi didampingi Kasubag Program dan Pelaporan, Hillon Pisca FoEs dan JFU, Welly Dj. A. Manu.
Jeanett menyampaikan bahwa pemenuhan data dukung ini akan mengalami beberapa perubahan, dimana telah diadakan finalisasi rancangan perubahan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Satker khususnya Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo, diharapkan untuk fokus memperbaiki pelayanan publik dalam pemenuhan data dukung pada Oktober nanti.
“Apalagi pada tahun 2020 yang lalu, Kanim Labuan Bajo tidak berpartisipasi dalam penilaian P2HAM,” ujarnya.
Untuk UPT Keimigrasian, kata Jeanett, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi yakni, Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas sebanyak 13 indikator, Ketersediaan petugas yang siaga sebanyak 1 indikator, serta Kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan sebanyak 4 indikator.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo, Jaya Mahendra, mengatakan tanpa adanya penilaian P2HAM pun pihaknya selalu dan sedang berusaha secara maksimal mewujudkan pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai HAM.
Pada kesempatan ini, Kasubag Program dan Pelaporan, Hillon Pisca FoEs menyampaikan terkait Penyusunan Pagu Anggaran TA 2022 diharapkan penyusunan mengacu pada jumlah anggaran volume Rincian Output (RO) dan postur anggaran TA 2022, menyusun rencana penarikan dana dan kalender kerja dengan acuan target minimal per triwulan adalah triwulan I 25℅ triwulan II 50℅ triwulan III 80℅ dan triwulan IV 100 ℅ khusus untuk PNBP triwulan I dapat menyesuaikan dengan kondisi penerimaan PNBP dengan memaksimalkan penggunaan UP pada awal tahun serta memastikan pengalokasian anggaran lebih berkualitas (spending better).
