Humas Kanwil _ Pengalaman adalah guru yang baik, kalimat sederhana tetapi mempunyai makna penting bagi sebuah unit organisasi dalam penyusunan dan pengusulan kebutuhan organisasi yang sesuai agar nantinya tidak menjadi temuan.
Demikian penyampaian Sekretaris Jendral Kementerian Hukum dan HAM RI Andap Budhi Revianto saat membuka secara resmi Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Rabu (15/06/2021).
Acara yang digelar Biro Pengelolaan BMN secara virtual, juga diikuti dari Ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT, Kepala Kantor Wilayah Marciana D. Jone, didampingi Kadiv Administrasi Garnadi, Kabag Umum M. Rusli serta Operator BMN.
Mengawali arahannya, Sekjen lebih dahulu mengajak seluruh undangan secara ikhlas mendoakan Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Yasona H. Laoly bersama keluarga atas meninggalnya istri tercinta ibu Elisye Widya Ketaren,
"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan tempat yang abadi buat almarhuma dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan," ucap Sekjen mangajak undangan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing.
Melanjutkan arahannya, kegiatan ini sangat penting, menurutnya keterlibatan pimpinan untuk mengikuti acaranya ini diperlukan agar ada hasil yang bermanfaat bagi setiap satuan kerja di Kemenkumham RI. Karena ini berkaitan dengan setiap usulan kebutuhan masing-masing unit kerja untuk dilakukan kegiatannya di tahun 2023.
Oleh karena itu setiap unit kerja baik dari unit Esselon I sampai UPT di daerah harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Rekam jejak digital harus dilihat berdasarkan temuan-temuan yang ada, "RKBMN yang disusun kali ini harus tepat sasaran, apa yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi," kata Sekjen.
Ada beberapa catatan-catatan temuan Irjen yang menjadi perhatian pada kegiatan kali ini, pertama usulan RKBMN belum sesuai standar barang kebutuhan, baik dari pengadaan, pemeliharaan maupun penghapusan nantinya.
"Yang dibutuhkan apa yang diusulkan apa, harus ada kesesuaian keduannya termasuk pemeliharaannya," jelas Sekjen.
Temuan Irjen berikutnya, perlu data dukung dalam rangka pemantauan/tindak lanjut satker atas catatan hasil reviu reval BMN. Kemudian usulan rencana pengadaan dan pemeliharaan belum dilengkapi hasil penelitian kasatker dan kepala biro keuangan.
"Saya berharap dengan temuan ini menjadi pedoman kedepan, agar didalam konsep bekerja harus ada hubungan tata cara pengelolaan organisasi yang baik melalui keterlibatan pimpinan dan anggotanya," jelas Budi.
Jangan sekedar mengcopy paste atau memplagiat rencana kebutuhan satker lain, ini yang sering terjadi efeknya barang yang diusulkan tidak valid dan tidak efektif. Setiap satker tentu mempunyai kebutuhannya sendiri berdasarkan kondisi dan tipologi satker tersebut. Satker yang berada di pusat dan yang berada di daerah tentu memiliki rencana kebutuhan yang berbeda,
"Contohnya bagi satker di kantor wilayah yang sedang berkembang tentu memiliki kebutuhan yang bervariasi dan berbeda dengan satker yang tidak dalam program pengembangan. Untuk itu sebagai kasatker harus teliti jangan sekedar mengcopy paste, mari kita satukan hati dan pikiran agar penyusunan kebutuhan kali ini direncanakan dengan analogi yang mantang," jelas Sekjen.
Andap juga berpesan agar belajar dari pengalaman hasil temuan BPK terkait dengan RKBMN, "Jadikan hal ini sebagai pembelajaran setiap unit kerja, agar usulan kebutuhan kali ini tidak berdampak negatif saat pemeriksaan berikutnya," jelas Andap memberikan pesan.
Dalam kaitan yang sama, sesuai arahan Presiden Jokowi mengenai realisasi APBN harus dapat dipertanggung jawabkan, dikelola dengan transparan dan sebaik-baiknya, tata kelola BMN harus baik, manajemenn harus baik, sasaran harus tepat dan dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas melalui proses yang cepat dengan pemanfaatan yang maksimal untuk rakyat.
Sesuai arahan ini Sekjen berpesan "semua harus direncanakan dengan baik dan matang, karena perencanaan yang tepat tidak akan menghianati hasil nantinya," tutup Sekjen dalam sambutannya.
Sementara itu dalam laporan ketua panitia yang dibacakan Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Iwan Santoso mengatakan, kegiatan ini sebagai tahap awal dalam rangka persiapan penyusunan RKBMN tahun 2023 dan salah satu dasar penyusunan perencanaan anggaran kemenkumham RI.
"Penyusunan RKBMN Kemenkumham RI tahun 2023, sebagai tahapan awal yangmencerminkan kebutuhan real guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu Perencanaan barang milik negara disusun dan disampaikan secara berjenjang mulai dari kuasa pengguna barang sampai dengan pengguna barang,” jelas Iwan.
Lebih lanjut, usulan perencanaan barang milik negara harus berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan target implementasinya perencanaan kebutuhan barang milik negara dalam RKA-KL memerlukan persiapan yang matang dan terintegrasi
Diinformasikan juga bahwa penyusunan RKBMN ini dilakukan secara langsung dan virtual terhitung dari tanggal 14 juni - 29 Juli 2021 dengan diikuti 11 unit esslon I dan 15 kantor wilayah secara tatap muka sedangkan 18 kantor wilayah salah satunya Kanwil Kemenkumham NTT mengikuti secara daring.
