Humas Kanwil _ Selepas telah dilantiknya Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) periode 2021-2024 Provinsi NTT oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI di Bali pada Kamis,10 Juni 2021 yang lalu.
Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone didampingi Kadiv Yankumham langsung memimpin Rapat Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua pengurus Majelis Pengawas Wilayah Notaris secara musyawarah yang dihadiri Anggota MPWN yang baru, secara langsung maupun virtual di Ruang Aula Kanwil, Rabu (16/06/2021).
Selain pemilihan ketua dan wakil ketua, agenda rapat ini juga menunjuk sekretaris MPWN bersama tiga anggota sekretariat. Dari hasil keputusan bersama pemilihan ketua dan wakil ketua majelis pengawas, selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.
Selesai rapat pemilihan, Kakanwil yang pilih sebagai ketua MPWN menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian penting dalam tugas-tugas MPWN kedepan.
Melihat kembali tugas MPWN pada periode sebelumnya jika diselaraskan dengan amanat Permenkumham No.15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, pada pasal 13 secara jelas mengatakan tata cara pemeriksaan harus didahului dengan gelar perkara.
Gelar perkara, lanjut Merci, diselenggarakan untuk mendengar duduk perkara dan penyampaian pendapat hukum yang dilakukan secara musyawarah. Kedua, sebagai penyampaian pendapat hukum untuk bahan masukan bagi mejelis pemeriksa dalam memutus perkara yang berada dalam kewenangan pemeriksaanya. Ketiga ketua majelis dapat memerintahkan mejelis pemeriksa melakukan pendalaman masalah sebelum sidang pemeriksaan dilakukan dan hasil pendalaman tersebut dilaporkan kepada ketua majelis.
Jadi sebenarnya pemeriksaan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah gelar perkara, tetapi praktek yang terjadi, gelar perkara ini tidak dilaksanakan. Ini artinya tugas yang dilakukan belum sejalan dengan amanat dari permenkumham tersebut. "Untuk itu hal ini agar menjadi perhatian penting dan dievaluasi bersama agar sebelum pemeriksaan dilakukan harus didahului dengan gelar perkara," ucap ketua MPWN periode 2021-2024 Provinsi NTT.
Lebih lanjut, kepada anggota MPWN yang baru dilantik agar perlu dilaksanakan rapat secara rutin setiap bulannya. Karena sejauh ini rapat MPWN dilakukan hanya ketika ada laporan yang masuk.
Rapat yang dilaksanakan setiap bulan, menurut Merci sendiri, sebagai hal yang penting karena selain keputusan yang dihasilkan, fungsi pengawasan itu harus dilakukan,
"Kita sebagai majelis pegawas harus tetap memantau apakah hasil keputusan itu dilaksanakan atau tidak. Karena ini hal yang penting untuk melakukan perbaikan terhadap tugas dan fungsi MPW di NTT. Selain itu, ini juga sebagai upaya perbaikan pelayanan tugas kenotariatan oleh pejabat Notaris," pesan Merciana.
Poin penting lainya, ketika adanya komplain atau laporan pengaduan masyarakat terhadap notaris yang dilaporkan atau sementara diperiksa. Sebagai majelis pengawas harus merespon dengan memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan.
"Apabila hasil keputusan tersebut belum diterima masyarakat maka kita harus melakukan evaluasi lagi, artinya kita tidak sekedar melaksanakan tugas pengawas secara formalitas tetapi ada hasil yang dicapai," tandas Merci.
Dalam kesempatan ini juga dibahas adanya laporan aduan yang masuk terhadap tugas notaris. Menanggapi hal tersebut Ketua MPWN yang baru menegaskan agar segera membentuk tim untuk mempersiapkan materi rapat yang lebih awal untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai tugas pengawas notaris.
"Ia kembali berpesan fungsi majelis pengawas notaris harus dijalankan dengan baik sesuai amanat Permenkumham No.15 Tahun 2020. Mari kita saling membangun komitmen, saling berkomunikasi agar kedepannya ketika ada pengaduan masyarakat maupun tugas kita dilapangan, apa yang menjadi tugas dan kendala yang terjadi dapat dituntaskan dengan baik," tutup arahannya, sekaligus membuka forum diskusi dan masukan setiap anggota MPWN.
