Kupang, (16/06/2021)_Sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT menggelar Rapat bersama para Kepala UPT Pemasyarakatan se-NTT secara virtual melalui zoom meeting bertempat di Ruang Multifungsi siang tadi.
Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mulyadi secara bergantian memberikan beberapa arahan dan petunjuk kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan, terutama di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
Dalam pengantarnya saat membuka Rapat tersebut, Kadiv Pemasyarakatan, Mulyadi mengingatkan kepada jajaran di bawahnya agar melaksanakan seluruh tugas harus sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar menghindari terjadinya pelanggaran atau konflik yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.
Terkait Overstaying narapidana pada Lapas dan Rutan, ini juga menjadi fokus masalah yang kini ditangani Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana overstaying dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni rutan/lapas melebihi kapasitas, sehingga Mulyadi meminta kepada seluruh Kepala UPT agar lebih aktiv untuk berkoordikasi dengan Aparat Penegak Hukum di wilayah kerja masing-masing. Karena selain menjadi salah satu penyebab kelebihan muatan di dalam lapas, overstaying pun dianggap melanggar hak asasi manusia.
Sementara itu, Kakanwil Marciana dalam penyampaiannya pada forum tersebut, menegaskan terkait pentingnya melakukan deteksi dini pada Lapas dan Rutan. "Dengan rutin melakukan deteksi dini, akan dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dalam Lapas dan Rutan sesuai dengan salah satu dari tiga kunci Pemasyarakatan Maju. Pimpinan dalam hal ini para Kalapas dan Karutan, harus secara berkesinambungan melakukan kontrol sampai ke dalam blok-blok hunian agar mengetahui situasi dan kondisi terkini, baik para warga binaan maupun lingkungan sekitar. Terus tingkatkan dan perketat pengawasan terhadap warga binaan, terutama mereka yang mendapat program asimilasi untuk bekerja di luar tembok, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan," tegas Marciana.
Lebih lanjut, Marciana juga mengingatkan kepada seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan bersama jajarannya agar ketika terjadi kejadian-kejadian penting dan luar biasa di dalam Lapas maupun Rutan, untuk langsung segera dilaporkan kepada pimpinan tinggi di Kantor Wilayah pada hari yang sama. "Para Kepala UPT harus membuat laporan seketika dengan format Laporan Atensi Pimpinan, jadi ada kejadian seketika harus dilaporkan seketika itu juga melalai Whatsapp. Karenanya, seorang pemimpin harus bisa menjalin hubungan baik dengan semua anggotanya. Bangun kekompakan dan soliditas sehingga bisa bekerja secara bersama-sama untuk membangun organisasi dan menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap harinya. Selain itu, hubungan dengan rekan-rekan wartawan baik dari media cetak maupun elektronik, termasuk media online harus tetap terjaga demi membangun citra positif Pemasyarakatan secara khusus, juga Kemenkumham secara umum" lanjut Marciana.
Dalam kesempatan tersebut juga dibuka sesi tanya jawab dan saling sharing pengamalan dalam bertugas untuk saling mendukung dan menguatkan diantara sesama insan Pemasyarakatan se-NTT.
Di akhir kegiatan, Kadiv Pemasyarakatan, Mulyadi juga tidak lupa mengingatkan kepada seluruh Kepala UPT agar kembali memperhatikan secara baik perbaikan hasil evaluasi TPI dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), juga dalam kaitan dengan pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE), Target Kinerja (Tarja), dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) periode B06.
