Humas Kanwil - Kepala Divisi Palayanan Hukum dan HAM Kemenkumham NTT, Arfan Faiz Muhlizi didampingi Kepala Bidang Hukum, Ariance Komile, melakukan Koordinasi JDIH ke Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham RI, Selasa (04/05/2021).
Tim diterima langsung oleh Kepala Pusat Dokumentasi, Informasi dan Jaringan Hukum, Drs.Yasmon, M.L.S., didampingi Kepala Bidang ODH Emalia Swartika, S.Sos., M.Si., dan Kepala Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum, Diden Priya Utama.
Dalam kunjungan tersebut Arfan, menyampaikan apresiasi kepada BPHN yang telah membantu pembentukan website dan pengintegrasian website JDIH se NTT khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se NTT dan Sektetariat DPRD se NTT melalui aplikasi "Propesi" (Program Percepatan Pengintegrasian JDIH).
Pada kesempatan ini, Yasmon memberikan apresiasi kepada Kanwil NTT yang turut serta membantu program-program JDIH di daerah khususnya di NTT. Selanjutnya disampaikan pula bahwa program Propesi ini bertujuan memberikan stimulasi kepada kabupaten/kota agar ke depan dapat mengelola sendiri JDIH-nya yang pembentukannya sudah difasilitasi oleh BPHN.
Pada kesempatan ini juga, Tim menyerahkan 15 dokumen hasil Verifikasi Calon Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah direkomendasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT.
Dokumen ini diterima oleh Kepala Bidang Bantuan Hukum, Dwi Rahayu, S.H.,M.H., dan selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan Pusat dalam memberikan status akreditasi OBH Baru pelaksana peberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di NTT periode 2022 sd 2024.
Terakhir tim juga diterima oleh Kepala BPHN, Prof.Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum., CN., dimana dalam kesempatan tersebut, Kadiv Yankumham menyampaikan progres pelaksanaan tugas-tugas BPHN di daerah khususnya Kanwil NTT sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT.
Kepala BPHN meminta agar terus melakukan percepatan pelaksanaan program, yang sudah dilaksanakan dan terus ditingkatkan. Kepala BPHN juga meminta Kanwil Kemenkumham NTT memberikan perhatian terhadap pembinaan Desa Sadar Hukum, serta mendorong untuk diajukan peresmian oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
