Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Jone menjadi mentor Kadiv Pemasyarakatan, Mulyadi, Kadiv Yankum HAM, Arfan dan Kadiv Keimigrasian, Amrizal di Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XX Tahun 2020. Support penuh ditunjukkan Kakanwil dalam kegiatan Seminar Rancangan Proyek Perubahan yang diusulkan para Kadiv hari ini (25/09).
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya seminar dilakukan langsung secara tatap muka, tahun ini seminar rancangan proyek perubahan dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom dan di ikuti oleh peserta, mentor, coach dan narasumber dari tempat masing-masing.
Seminar dimulai dengan pengarahan tentang cara dan aturan yang harus diikuti oleh para peserta. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rancangan proyek perubahan oleh para kadiv yang diberikan waktu 15 menit untuk masing-masing penyampaian.
Kadiv Pemasyarakatan menjadi orang pertama yang meyampaikan rancangan proyek perubahan dengan judul “PENINGKATAN LAPORAN PELAYANAN PEMBERIAN MAKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SONDE (SISTEM OPERASIONAL LAYANAN DAPUR ELEKTRONIK)” dilanjutkan Kadiv Yankumham dengan judul “PENGUATAN AKSES KEADILAN MELALUI PENGUATAN PERAN PARALEGAL DARI KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT DAN DESA” dan yang terakhir Kadiv Keimigrasian dengan judul “STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN KEIMIGRASIAN MELALUI E-SURVEY”.
Marciana sebagai mentor sangat mendukung rancangan proyek perubahan yang di sampaikan oleh ketiga Kadiv. Menurutnya, RPP Kadiv Pemasyarakatan sangat baik. “Makanan merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi. Begitupun untuk Warga Binaan. Ini adalah salah satu bagian kita mendukung hak hidup WBP itu menjadi berkualitas, hak hidup itu harus dimulai dengan makan yang baik. Saya sangat mendukung penuh proyek perubahan yang di rancang Kadiv PAS. Dengan pengembangan aplikasi ini diharapkan para pimpinan dapat memantau secara intens makanan yang diberikan untuk para warga binaan sehingga para pimpinan dapat mengetahui menu makanan warga binaan apakah sudah bersih, bergizi dan bervariasi atau belum” ujar Marciana.
Begitupun dengan rancangan proyek perubahan Kadiv Yankum HAM, menurut Marciana, NTT merupakan provinsi dengan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan tertinggi dan itu di alami oleh masyarakat pedalaman yang sulit mendapatkan akses bantuan hukum yang sangat terbatas. Oleh karena itu, Marciana sangat mendukung RPP Kadiv Yankum HAM dan sangat siap membantu dalam pengembangannya demi terwujudnya paralegal komunitas adat dan desa yang merata dan berkualitas untuk memberikan bantuan hukum melalui mekanisme non litigasi dan membangun kesadaran hukum masyarakat.
Hal yang sama diterima Kadiv Keimigrasian, Marciana mendukung RPP yang telah disampaikan. Dalam penyampaiannya, Marciana menegaskan bahwa salah satu RPP dari Kadiv Keimigrasian berupa layanan E-Survey ini juga mencegah agar bagaimana masyarakat tidak bekerja secara non prosedural mengingat NTT memiliki tenaga kerja akan keluar antar negara yang cukup tinggi.
Selain mendukung ketiga Kepala Divisinya, dalam Diklat ini Kakanwil juga memberikan apresiasi terhadap rancangan Proyek Perubahan yang dipaparkan oleh masing-masing mereka, karena menurutnya hal-hal yang tertuang di dalamnya memang sangat diperlukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, dan tidak menutup kemungkinan bisa dipakai juga untuk seluruh jajaran Kemenkumham RI.
