Kupang – kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Jone didampingi Kepala Bagian Umum, Muhamad Rusli mengikuti teleconference Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bebas Melayani WBBM dan Culture Change dengan tema Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Menuju Satuan Kerja Berpedikat WBK/WBBM yang diadakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah secara virtual melalui aplikasi zoom bertempat di ruang Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT, Jumat (25/09/2020).
Kanwil Kemenkumham NTT menjadi salah satu dari sepuluh Kanwil Kemenkumham yang berada di wilayah kerja Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Adapun pemateri dalam kegiatan tersebut adalah Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Drs. H. Jufri Rahman dengan Materi Pembuatan Video Atau Expose Dalam Rangka Evaluasi Zi Wbk/Wbbm.
Dalam arahannya Jufri menyampaikan pada tahun 2020 terdapat 3695 Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan untuk meraih predikat WBK/WBBM, dari 70 Kementerian/Lembaga mengusulkan 2873 yang didalamnya 520 berasal dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang kemudian menjadi Unit Kerja terbanyak diusulkan pada tahun ini.
Pada tahun ini evaluasi ZI WBK/WBB akan dilakukan secara virtual melalui video yang dikirimkan oleh satuan kerja yang diusulkan WBK/WBBM. Oleh karena itu pembuatan video sangat penting.
Jufri kemudian menyampaikan cara pembuatan video atau Expose Dalam Rangka Evaluasi Zi Wbk/Wbbm.
Yang pertama pembuatan video harus menunjukkan kesan pertama dengan baik ketika penerima layanan memasuki kawasan kantor. Disetiap kawasan kantor harus menunjukkan bahwa kantor tersebut ingin meraih predikat WBK/WBBM, tulisan bahwa kawasan ini adalah kawasan WBK/WBBM harus terpasang ditempat yang strategis atau mudah dilihat oleh penerima layanan.
Kedua, Penerima tamu atau customer care harus memberikan kesan ramah dan bersahabat kepada penerima layanan. Tugaskan penerima tamu yang good looking (memiliki penampilan yang baik). Karena menurut Jufri kesan pertama sangatlah penting dalam penilaian.
Jufri kemudian melanjutkan penjelasannya terkait pembuatan video bagi unit kerja yang ingin memperoleh predikat WBK “Untuk kondisi before nya adalah ketika mulai merencanakan pembangunan Zona Integritas sedangkan kondisi after adalah kondisi existing saat ini. Antara after dan before digambarkan langkah-langkah reform yang telah dilakukan pada 6 area perubahan disertai gambaran manfaat yang diperoleh khususnya penerima layanan terhadap reform yang dilakukan. Sedangkan Untuk WBBM kondisi before adalah kondisi pada saat Unit Kerja Pelayanan tersebut meraih WBK, kondisi afternya adalah kondisi existing saat ini. Antara after dan before digambarkan langkah-langkah reform yang telah dilakukan pada 6 area perubahan disertai gambaran manfaat yang diperoleh khususnya penerima layanan terhadap reform yang dilakukan, untuk memudahkan sebaiknya dibuatkan matrik,” terang Jufri.
Selanjutnya Jufri meminta para pimpinan untuk terus Lakukan pemantauan berkala atas progress capaian pembangunan Zona Integritas dan pastikan bahwa kanal pengaduan terjaga setiap saat oleh petugas yang kompeten karena respon atas pengaduan akan mempengaruhi hasil survei yang dilakukan
”Harus dipahami bahwa kata kunci pelayanan adalah kenyamanan dan keamanan bagi para penerima layanan, jadi jika kepentingan pemberi layanan “tabrakan” dengan kepentingan-kepentingan penerima layanan maka kepentingan penerima layanan harus di dahulukan. WBK dan WBBM adalah predikat, karena itu tidak bersifat pemanen (dapat naik maupun turun). Hakikat pembangunan ZI WBK/WBBM adalah merubah mindset dan membangun kulturset pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan,” ujar Jufri sekaligus mengakhiri arahannya
