Jakarta, (29/07/2020)_Walaupun di tengah-tengah kondisi dan suasana adaptasi kebiasaan baru (new normal) akibat pandemi Covid-19, bertempat di Aula Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, diadakan Rakor dengan tema "New Normal, New Paradigm! Kinerja Pengadaan Barang/Jasa untuk KUMHAM PASTI Produktif." Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari dengan konsep webinar melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting ini diikuti oleh kurang lebih 262 orang peserta yang bertempat di lokasi wilayah masing-masing.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menekankan penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya membangun sinergitas dan kolaborasi yang produktif dari semua unsur dan perangkat UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Kemenkumham serta peningkatan kapasitas seluruh pelaku pengadaan untuk mewujudkan "Indonesia Maju, SDM Unggul", khususnya di bidang pengadaan barang/jasa.
Kegiatan Rakor ini dibuka secara langsung oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly, serta turut hadir Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, Sekretaris Utama, Setya Budi Arijanta, serta para Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemenkumham RI. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan secara digital Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dengan LKPP.
Yasonna dalam sambutannya mengapresiasi kinerja terbaik jajarannya dengan menyelenggarakan Rakor UKPBJ ini untuk pertama kalinya pasca trasnformasi kelembagaan pengadaan yang semula berbentuk Ad-Hoc Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi UKPBJ sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Momentum ini sangat penting untuk mengingatkan kembali peran kelembagaan UKPBJ sebagai pusat keunggulan (center of excellence) dalam pengadaan barang/jasa yang profesional, mandiri, dan akuntabel, dimana dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan," ujar Yasonna.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Rakor ini adalah para stakeholder instansi pemerintah dan lembaga independen di bidang pengadaan barang/jasa yang senantiasa menjadi Counter-Part yang selalu mendukung Kemenkumham, di antaranya Kepala Biro Pengelolaan BMN KA UKPBJ Kemenkumham, Haris Sukamto, Direktur Firma KM & Partners (Procurement Specialist), Khalid Mustofa, dan Dewan Penasehat Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia, Mudjisantosa.
"Nota kesepahaman yang baru saja saya tanda tangani bersama Bapak Rony Dwi Susanto (Kepala LKPP) selaku Pembina Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjadi starting point dimana Kemenkumham berkomitmen untuk membangun Paradigma Baru atas Pengadaan Barang/Jasa yang menempatkan perluasan tugas dan fungsi UKPBJ Kemenkumham. Saya meminta komitmen dan kesungguhan terlebih pada para pelaku pengadaan agar selalu berupaya melakukan yang terbaik, berkinerja PASTI dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Kepatuhan Saudara terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan keuangan negara akan menghantarkan kita semua kepada prestasi Laporan Keuangan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini terbaik sebagai bentuk keberhasilan penilaian dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah," ajak Yasonna mengakhiri sambutannya.
Dalam kesempatan yang sama di tempat berbeda, Rakor ini juga diikuti oleh perwakilan dari Kanwil Kemenkumham NTT, diantaranya Kabag Umum, Muhamad Rusli Hadi, Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan BMN, Yohanis Bely, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, Tahir Ibrahim dan Meky Sandy.
