Kupang - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana D. Jone, didampingi Kadiv Administrasi Piet Bukorsyom, mengikuti kegiatan Optimalisasi SP4N-LAPOR dan SIPPN sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik melalui metode Teleconference menggunakan Aplikasi Zoom Meeting di Ruang Mutlfungsi Kanwil, sedangkan para kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi se NTT mengikutinya dari tempat masing-masing secara virtual. (27/07)
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, dilaksanakan dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bambang Rantam Sariwanto, sekaligus memberikan arahan mengenai semakin tingginya tuntutan kebutuhan masyarakat untuk menerima pelayanan dan persoalan pelaporan pengaduan yang jumlahnya masih sangat tinggi, ini sebagai pesan aspirasi dan motivasi yang diberikan oleh masyarakat kepada kita pelaksana pelayanan agar melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan yang belum tepat kepada masyarakat,
“Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk meresponnya dengan positif dan mari kita menikmati setiap pengaduan ini sebagai suatu apresiasi dan motivasi yang diberikan untuk bersama-sama berkomitmen meningkatkan pelayanan publik sesuai amanah Undang-undang No. 25 Tahun 2009,” Ujar Bambang
Selanjutnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang terus dilaksanakan pada setia satuan kerja, Bambang mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis yang terus berkerja keras dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM, karena ini merupakan bagian-bagian penting dalam proses peningkatan pelayanan publik dan menghasilkan nilai IKM yang lebih baik.
Mengakhiri arahannya Bambang mengucapkan terima kasih kepada MENPAN-RB untuk apresiasi yang diberikan kepada Kemenkumham atas percepatan penanganan pengaduan. Kemenkumham sendiri, telah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut-turut. Hal ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu Bambang berharap dengan predikat yang sudah berhasil diraih dapat memacu untuk terus meningkatkan kinerja mewujudakan Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
Selanjutnya penyampaian Materi oleh Diah Natalisa, selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai narasumber utama. Ada 2 hal penting yang disampaikan oleh Diah yakni arah kebijakan mengenai pengembangan aplikasi SP4N-LAPOR dan arah kebijakan mengenai pengembangan aplikasi SIPP.
Diah menjelaskan bahwa proses pengelolaan pengaduan yang belum terinitegrasi akan mengakibatkan penanganan berjalan parsial tidak terkoordinasi dan terjadi inefisiensi juga duplikasi, hal ini juga berdampak tidak terhubung antara instansi-instansi lainnya dan akan mengakibatkan laporan tidak dapat ditindak lanjuti.
“Dengan permasalah ini lah dibentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik dengan prinsip untuk mendorong “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang,” ucap Diah.
Tujuan dari dibentuknya SP4N agar Penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi serta memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan program visi Presiden Jokowi yang menetapkan Reformasi Birokrasi yang berfokus pada kecepatan pemberian pelayanan publik.
Diahkir kegiatan Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Pagar Butar Butar, sebagai penangung jawab kegiatan menyampaikan terima kasih kepada semua peserta kegiatan, “Kiranya kedepan pelaksanaan penanganan pengaduan terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas”
