Kupang, 27/07/2020_Menindaklanjuti undangan rakor dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT kepada para Kuasa Pengguna Anggaran Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) dan Satuan Kerja Wilayah terkait pelaksanaan kegiatan 912 FM (Nine to Twelve Flexy Meeting) sebagai sarana dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kanwil DJPb Provinsi NTT dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran negara, serta untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT memilih mengikut di hari ini
Kegiatan Rakor ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana Jone yang juga bertindak sebagai KPA, bersama Kadiv Administrasi, Piet Bukorsyom, Kabag Umum, Muhamad Rusli Hadi, Kasubbag Keuangan dan BMN, Yohanis Bely, bersama para bendahara di lingkup Kanwil Kemenkumham NTT turut mengikuti juga kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara daring dengan sarana video conference melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting.
Hadir sebagai narasumber utama dalam Rakor ini adalah Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Lydia Kurniawati. Pemaparan materi diawali dengan penyampaian hasil rakertas Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu terkait realisasi belanja APBN yang mana secara nasional memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 18-20%, sedangkan untuk NTT kisarannya 26-30%.
"Coba yang rumit dijadikan lebih simpel. Jadilah insan-insan yang solutif, dukung dalam setiap proses yang dilakukan, tetapi tidak menabrak atau melanggar regulasi. Khusus untuk rekan-rekan di KPPN, bangun selalu komunikasi yang baik dengan satuan kerja, agar tidak terjadi penolakan di dalam pengajuan SPM atau lainnya. Berikan solusi-solusi yang baik sehingga tidak menghambat di dalam pelaksanaan penyerapan anggaran. Peran kita bersama pada saat ini bahwa perekonomian Indonesia sangat tergantung pada belanja pemerintah dan eksekusi kita semua,"ujar Lydia.
Lanjutnya mengutip arahan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian/Lembaga pada rapat terbatas kabinet. "Kunci pembalikan perekonomian ada di triwulan III, maka evaluasi semester I ini dimohon untuk menjadi starting point kita bersama yang disebut dengan Kuasa Pengguna Anggaran untuk kita mengevaluasi sekaligus melakukan perencanaan kembali supaya triwulan III ini kita dapat menjadi pembalik petumbuhan ekonomi baik secara regional maupun nasional."
Kegiatan yang diikuti oleh kurang lebih 10 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah ini, membahas terkait dua hal penting dalam evaluasi semester I, yaitu pertama, pelaksanaan anggaran. Sebagai informasi, pagu realisasi per jenis belanja sampai dengan 24 Juli 2020 di wilayah NTT adalah sebesar 36% dan akan lebih difokuskan pada 3 jenis belanja yaitu belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial, dimana bertujuan untuk memberi dorongan atau stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi di NTT. KPA dalam mengeksekusi DIPA belanja negara dilakukan penilaian dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Selama ini sampai dengan triwulan II diberikan relaksasi artinya tidak dilakukan penilaian. Sedangkan pada triwulan III sampai dengan akhir tahun akan direaktivasi artinya akan mulai dilakukan penilaian kembali terkait bagaimana perencanaan, efektivitas efisiensi, dan pertanggungjawabannya. Kedua, laporan keuangan. Dimana penyusunan dan penyampaian laporan keuangan harus mengungkapkan dengan baik akun-akun yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 dengan merujuk pada Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntasi Pemerintah Pusat edisi 29 tahun 2020 dan pemutakhiran akun dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai Surat Dirjen Penbendaharaan Nomor : S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020.
Dalam sesi tanya jawab dan diskusi pada rakor tersebut, Kakanwil Kemenkumham NTT juga berkesempatan menyampaikan kondisi realisasi anggaran pada Kanwil Kemenkumham NTT. "Kami menyampaikan apresiasi kepada DJPb secara khusus kepada KPPN yang sampai saat ini kami terus membangun hubungan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas. Perlu kami sampaikan bahwa pada semester I, realisasi penyerapan anggaran pada Kanwil Kemenkumham NTT termasuk didalamnya seluruh satuan kerja baik Pemasyarakatan maupun Imigrasi sampai hari ini adalah 53,13% dengan rincian belanja barang 43%, belanja modal 35%, dan belanja pegawai 64%. Komitmen kami untuk triwulan III nanti, diharapkan penyerapan anggaran kami sudah harus 77,65% dimana itu merupakan target dari Kementerian kami untuk seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih karena untuk pengelolaan anggaran di tahun 2019 kami meraih WTP dan itu sudah sebanyak 5 kali berturut-turut, dan kami tetap berusaha dapat mempertahankannya di tahun 2020 ini. Terkait perencanaan anggaran di tahun anggaran 2021 pun telah selesai kami lakukan penyusunannya bersama eselon I masing-masing," jelas Marciana.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil DJPb juga menyampaikan akan terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan realisasi penyerapan anggaran di Kanwil Kemenkumham NTT agar dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
