Maumere - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana D. Djone melakukan kunjungan pada Rumah Tahanan Kelas II B Maumere di dampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Amrizal, Kepala Bidang penindakan dan Intelijen, Christian Penna, Kasubsi Lalu Lintas Keimigrasian, Arter Roring, Jumat (10/07/2020).
Tujuan kunjungan ini untuk memberikan penguatan SDM kepada Pegawai Rutan Maumere dan sekaligus memantau pelayanan terhadap Warga Binaan di era New Normal yang telah di terapkan.
Tiba di Rutan Maumere Marciana langsung melakukan interaksi bersama WBP. Marciana memastikan kualitas pelayanan pada Rutan Maumere seperti kualitas makanan, ketersediaan air bersih dan pelayanan kesehatan terpenuhi untuk semua WBP.
Dari hasil percakapan singkat antara Marciana dan WBP terlihat bahwa pelayanan pada rutan maumere sangat baik.
"Saya mengapresiasi lingkungan Rutan Maumere. Sangat bersih dan Segar. Saya sangat senang karena semua WBP terlihat sehat dan nyaman berada di Rutan Maumere, ini merupakan bukti nyata pelayanan yang baik dari petugas Rutan Maumere, saya harap ini tetap terus di pertahankan dan ditingkatkan" ujar Marciana.
Usai melihat Kamar Hunian WBP Kakanwil bersama jajaran Rutan Maumere menuju ruang aula untuk penyampaian arahan Kakanwil. Ini di lakukan dalam rangka memperkuat kualitas SDM petugas Rutan Maumere.
Sebelum arahan Kakanwil, Kepala rumah Tahanan Maumere, Parman Seran menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kakanwil dan Tim yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berkunjung ke Rutan Maumere.
Parman juga menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan yang di hadapi Rutan Maumere dalam proses pelaksanaan tugas diantaranya kekurangan pegawai pada Rutan Maumere, dan permasalahan pemeriksaan kesehatan untuk WBP, Rutan Maumere telah melakukan MOU bersama Dinas Kesehatan tetapi belum juga di laksanakan, hal ini di sebabkan tenaga medis di fokuskan untuk penanganan Covid-19, Parman menambahkan lagi Rutan Maumere akan kembali bersurat kepada Dinas Kesehatan untuk meminta bantuan pemeriksaan kesehatan.
Menanggapi permasalahan yang di sampaikan Karutan Maumere mengenai kekurangan pegawai dan pemeriksaan kesehatan pada Rutan Maumere, Marciana menyampaikan agar Karutan dan Jajaran segera membuat peta jabatan dan Analisis Beban Kerja. Agar dapat diketahui berapa pegawai yang di butuhkan di Rutan Maumere.
Untuk permasalahan kesehatan, Marci menekankan bahwa pelayanan kesehatan untuk WBP merupakan hak dasar yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu sesuai dengan hasil kunjungan koordinasi tim Kemenkumham NTT ke Bupati Sikka, Marciana memerintahkan Karutan agar segera mengirimkan data WBP yang ada pada Rutan Maumere kepada Bupati Sikka, sehingga semua WBP dapat memperoleh kartu kesehatan Sikka yang dapat memfasilitasi pemeriksaan kesehatan para WBP dan untuk sarana berupa ambulance Rutan Maumere dapat menggunakan ambulance yang dimiliki Pemda kapan saja jika dibutuhkan.
Selanjutnya Marciana juga menekankan pada Karutan dan jajarannya agar segera memberdayakan lahan kering yang ada untuk keterampilan WBP.
"Kita mempunyai lahan kering, itu dapat di perdayakan untuk kegiatan pertanian bagi WBP. Bangun kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Naketrans) melalui balai pelatihan kerja dan Dinas Pertanian agar dapat melatih dan mengembangkan keterampilan para WBP. Dengan memberikan banyak kegiatan positif merupakan salah satu cara mengurangi tingkat stres para WBP dalam menjalani masa pidana mereka," ujar Marciana.
Dalam kesempatan itu, Marciana juga mengatakan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran, tapi anggaran yang di pergunakan harus bisa di pertanggung jawabkan dengan baik.
Marciana juga mengingatkan kepada Karutan dan jajaran bahwa tidak boleh ada kenaikan grade, hal ini sesuai dengan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
"Sesuai arahan Sekjen, tidak boleh ada kenaikan grade, kecuali untuk para bendahara dan pejabat fungsional umum. Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak ada lagi rotasi internal hanya untuk menaikkan grade pegawai. Untuk itu sekarang Kepala UPT tidak lagi bisa mengeluarkan SK rotasi internal pegawai. SK tersebut akan langsung di keluarkan oleh Kakanwil dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala UPT " jelas Marciana.
Mengakhiri arahannya, Marciana menekankan kepadan ASN Rutan Maumere agar tetap menjaga citra positif dengan cara menjunjung tinggi kode etik ASN yang sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Negeri dan juga terus memberikan pelayanan terbaik bagi WBP dengan cara memberikan makanan yang layak, air bersih yang cukup, pertahankan dan tingkatkan kebersihan pada Rutan Maumere serta bermitra bersama aparat penegak hukum, pemda juga media massa
