Kupang, 30/06/2020_Hari ke-2 pelaksanaan Rakor Pengendalian Capaian Kinerja B06 Semester 1 Tahun 2020 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berjalan lancar. Bertempat di ruang Multi Fungsi Kanwil Kemenkumham NTT, Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone, didampingi Kadiv Administrasi, Piet Bukorsyom, Kadiv Keimigrasian, Amrizal, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz Muhlizi, serta Kadiv Pemasyarakatan, Mulyadi telah sangat siap mengikuti Rakor tersebut.
Sesuai jadwal kegiatan, hari ini dilakukan Evaluasi terhadap Capaian seluruh pelaksanaan Target Kinerja yang telah dilaksanakan pada semester 1 di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham NTT. Kegiatan dimulai tepat pukul 10.00 Wita secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan dipandu langsung oleh Staf Ahli Menkumham Bidang Hubungan Antar Lembaga, bersama Dirjen Kekayaan Intelektual, Dirjen Pemasyarakatan, Karo Pengelolaan BMN, Sesditjen Imigrasi, Sekretaris BPHN dan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional yang bertindak sebagai para Evaluator.
Dalam pembagian kelompok evaluasi tersebut, Kanwil Kemenkumham NTT masuk dalam kelompok 5. Kegiatan evaluasi dimulai dengan penayangan video profil Kanwil Kemenkumham NTT berdurasi 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan paparan singkat pelaksanaan capaian kinerja B06 oleh Kakanwil.
Untuk paparan berdurasi 5 menit ini, Kakanwil sebagai evaluatee menjelaskan pelaksanaan 34 Target Kinerja (Tarja) dan 35 Capaian Kinerja yang telah dilakukan. "Sampai tanggal 25 Juni kemarin, kami telah melaksanakan 34 Tarja dengan rincian 4 Tarja Kakanwil, 7 Tarja Divisi Administrasi, 2 Tarja Divisi Imigrasi, 18 Divisi Yankumham, dan 3 Tarja Divisi Pemasyarakatan, serta 35 Capaian Kinerja yang mana 7 Capaian Kinerja dari Kantor Wilayah, 26 Capaian Kinerja dari 26 Satker. Total realisasi anggaran di Kanwil sebesar 42,50%. Upaya Kanwil di dalam mencapai Tarja dan PK B06 dilakukan secara internal yaitu berkolaborasi antar divisi dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran, contohnya pelaksanaan refocusing anggaran, adanya keterlibatan perancang dengan setiap divisi dalam pengharmonisasian Surat Keputusan Kakanwil, menjadi coach and mentor dalam penyusunan analisa peta jabatan, analisa beban kerja, dan pelaksanaan tugas penting lainnya. Juga adanya keterlibatan humas dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan setiap divisi. Sedangkan upaya eksternal, kami melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi penegak hukum, dengan pemda propinsi, kabupaten/kota, dengan lembaga Perguruan Tinggi, dengan Ombudsman Propinsi NTT, serta dengan media massa dalam hal ini media cetak juga media elektronik dan NGO.
Beberapa strategi pelaksanaan Tarja B09 nanti adalah melakukan penguatan dan pengawasan kepada para pejabat dan ASN dilingkungan Kanwil Kemenkumham NTT agar melaksanakan program kerja sesuai dengan kalender kerja yang sudah ditetapkan sehingga kegiatan dan penyerapan anggarannya dapat dilaksanakan dengan baik. Melakukan Monev secara berkala untuk setiap tugas yang dilaksanakan masing-masing divisi dan satker. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait Lembaga Penegak Hukum, Pemda, Peguruan Tinggi, Ombudsman Prov. NTT, Media Massa serta LSM. Melaksanakan semua target kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi," jelas Marciana.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kanwil Kemenkumham NTT telah melaksanakan seluruh Perjanjian Kinerja. Bahkan beberapa diantaranya telah melampaui target yang ditentukan. Pada triwulan I dan II, seluruh pelaksanaan indikator telah ter-input melalui aplikasi e-Performance.
Sebagaimana pesan Menkumham pada saat acara pembukaan terkait inovasi di dalam tatanan normal baru, di bawah kepemimpinan Srikandi pertama di lingkup Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana bersama jajaran pun terus berupaya melakukan berbagai inovasi dan terobosan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. "Kami di Kanwil NTT juga telah melakukan inovasi terhadap 6 SOP, antara lain SOP Penerimaan Tamu selama Masa Covid-19, SOP Masuk Keluar Pegawai di Area Kantor, SOP Survei Mandiri Kualitas Pelayanan, SOP Percepatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal, Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi WBP, dan Pemberian Konsultasi/Penyuluh Hukum bagi WBP. Untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 kami di Kanwil melakukan berbagai kegiatan, antara lain melakukan kerjasama dengan Tim Gugus Tugas Propinsi NTT dan TVRI Kupang untuk melakukan edukasi dan sosialisasi dalam bentuk dialog publik, melakukan kegiatan berbagi kasih dengan anak-anak di panti-panti asuhan dalam wilayah Kota Kupang, anak penyandang disabilitas, dan membantu beberapa masyarakat kurang mampu yang semuanya bersumber dari swadaya seluruh ASN di Kanwil, juga menyediakan sarana berupa tempat mencuci tangan di setiap titik strategis di lingkungan Kanwil. Di tingkat satker Pemasyarakatan, dalam Lapas/Rutan dilakukan berbagai kegiatan penanganan seperti selalu berjemur di bawah matahari pagi, mengkonsumsi vitamin yang dibagi oleh Satker, pembagian masker kepada WBP, juga melaksanakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Asimilasi dan Integrasi kepada WBP. Sedangkan di satker Imigrasi, mulai dibudayakan pola hidup sehat dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Rudenim Kupang," lanjut Marciana.
Selanjutnya pemandu evaluasi memberikan kesempatan kepada para evaluator untuk melakukan tanya jawab dengan para evaluatee yaitu Kakanwil dan para Kepala Divisi. Semua pertanyaan yang diberikan terkait dengan Capaian Tarja dan Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja Lainnya dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, juga terkait rencana aksi ke depan yang akan dilakukan mampu dijawab dengan baik oleh para evaluatee di Kanwil Kemenkumham NTT dalam tempo waktu 60 menit sesuai waktu yang sudah ditentukan dari pusat.
Dalam mekanisme kegiatan Rakor ini juga dilaksanakan Jobfit yang mana pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan evaluasi capaian kinerja. Pansel dalam sesi Jobfit ini juga mengikuti jalannya evaluasi serta memberikan penilaian terhadap proses evaluasi yang dilaksanakan Kanwil. Hasil dari evaluasi ini diharapkan agar arah program dan kebijakan yang dituangkan ke dalam kegiatan akan mampu memenuhi tujuan organisasi dan keinginan pemangku kepentingan.
(Red. & Foto : Humas Kanwil Kemenkumham NTT)
