Kupang, 18/05/2020_Dalam rangka mewujudkan Kemenkumham Corporate University, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Komunitas Belajar (Community of Practices) selama 2 hari secara virtual dengan sarana video conference melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, yang diikuti oleh 40 peserta dari 10 Kantor Wilayah, termasuk di dalamnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.
Kegiatan Komunitas Belajar ini sebagai salah satu metode pembelajaran non-klasikal bagi para PNS yang memiliki tujuan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap perilaku PNS, dengan mengusung tema "Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM."
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Kurnia yang juga bertindak sebagai narasumber untuk arahan terkait pengalaman panjang Kebijakan Pengembangan SDM. "Jadikan BPSDM Hukum dan HAM sebagai tempat untuk menempa pegawai yang berintegritas, berprestasi, dengan semangat dan disiplin untuk Indonesia Maju," ujar Asep.
Narasumber lain yang juga ikut memberi arahan terkait Mewujudkan Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM dalam Komunitas Belajar hari pertama ini adalah Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Iwan Kurniawan. "Kunci keberhasilan WBK/WBBM yang ingin diraih adalah kita harus mau dan berani untuk keluar dari zona nyaman. Jangan hanya bekerja berdasarkan rasio atau karena diperintah, tapi bekerjalah dengan hati dan harus secara tuntas memahami perubahan-perubahan apa yang ingin kita capai," tegas Iwan.
Di akhir arahannya, Karo Perencanaan ini juga menyampaikan pesan penting terkait persiapan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. "Mari persiapkan secara maksimal semua kelengkapan dokumen sesuai apa yang ada dalam Pedoman Pemenuhan Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi, secara intens terus melakukan diskusi mendalam di masing-masing pokja, agar dapat memahami secara utuh terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga kita tidak hanya sekedar melengkapi data dukung semata. Selain itu, penting juga untuk selalu memantau pengisian survei terkait Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi untuk mengukur sejauh mana integritas dan keberhasilan kita, juga sebagai potret satuan kerja di dalam memberi pelayanan kepada masyarakat," jelas Iwan.
Di lingkungan Kantor Wilayah NTT sendiri, kegiatan ini diikuti oleh Kabag Program dan Hubungan Masyarakat, Kabid Intelijen dan Penindakan Informasi, serta 2 orang pegawai yang juga termasuk anggota Tim Reformasi Birokrasi. Di tempat terpisah, kegiatan ini juga diikuti oleh Plt. Kadiv Pemasyarakatan dan Plt. Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM yang pada saat bersamaan juga mengikuti kegiatan vicon lainnya.
