Kupang - Kamis (19/03/020) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D. Djone didampingi Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom menutup Kegiatan Penguatan Dalam Rangka Pembentukan Satker ZI menuju WBK-WBBM Penerapan Budaya Pelayanan Prima, Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis IPK dan Corporate Univercity.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini diikuti oleh perwakilan dari satuan kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi se-NTT yaitu Kepala UPT dan Ketua Pokja ZI di Aula kanwil Kemenkumham NTT.
Marciana mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas semangat dan kerjasamanya selama kegiatan ini berlangsung dan berharap agar apa yang menjadi fokus kegiatan ini benar-benar harus dilaksanakan disetiap unit satuan kerja untuk meraih Predikat WBK.
Marciana juga berpesan kepada seluruh peserta khususnya kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis agar memetakan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan di unit satuan kerja dan di komunikasikan kepada dirinya sehingga bisa mencari solusi bersama.
Khusunya di bidang Pemasyarakatan, Marci meminta agar para Kepala UPT memetakan keunggulan di daerah sesuai kearifan lokal masing-masing yang memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Marciana menargetkan peningkatan PNBP yang berasal dari pembinaan kemandirian di Lapas dan Rutan di NTT dengan cara bekerjasama dengan anggota Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dr. Asyera Respati A. Wundalero untuk memberikan pelatihan kemandirian kepada warga binaan serta mengawal hingga proses pemasaran hasil kerajinan/produksinya.
Menurut Marci, selain meningkatkan PNBP, pelatihan kemandirian juga menjadi bekal keterampilan bagi para warga binaan setelah selesai menjalani pembinaan dan kembali ke masyarakat luas.
Kakanwil juga meminta Kepala UPT Pemasyarakatan meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan di daerah masing-masing agar pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan dapat lebih ditingkatkan.
Untuk Kepala UPT Keimigrasian, Kakanwil meminta pelaksanaan Sosialisasi Tindak Pengawasan Orang Asing agar membangun sistem pengawasan berbasis masyarakat dan meningkatkan peran aparatur daerah seperti Ketua RT dan RW dalam melakukan pengawasan orang asing di daerahnya serta meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Selain itu, Marci meminta agar pelaksanaan sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak lagi dilakukan di hotel tetapi langsung di lokasi-lokasi yang memiliki potensi pelanggaran karena menurutnya tindakan pencegahan sangat penting untuk mengurangi perdagangan orang.
Kakanwil juga meminta peningkatan peran Humas di masing-masing daerah agar semua kegiatan di daerah dapat dipublikasi kepada masyarakat.
Lebih lanjut, marci meminta agar menggunakan anggaran secara efisien, tepat sasaran dan sesuai prosedur.
"Saya tidak mau predikat WBK/WBBM hanya di atas kertas, tetapi butuh tindakan nyata melalui proses yang baik, saya berharap semua satker yang sudah diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK dapat lolos sehingga tahun 2021 kita fokus kepada WBBM," kata Marci.
