Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT mengadakan Sosialisasi dan Pembentukan Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) di Kabupaten Ngada. Acara tersebut dibuka oleh Bupati Ngada yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Ngada, Tedy Nono. Dalam sambutannya, Tedy mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham NTT dan Pemerintah  Daerah Provinsi NTT atas upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual khususnya Indikasi Geografis Tenun Ikat.

WhatsApp Image 2019 10 19 at 17.09.47

Teddy juga mengatakan bahwa Kabupaten Ngada memiliki banyak potensi Indikasi Geografis, seperti : alpukat dan kopi yang punya cita rasa berbeda dengan daerah lain. Untuk itu diharapkan kelompok MPIG yang akan dibentuk bekerja secara baik. Selanjutnya Teddy menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada berkomitmen untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual di Kabupaten Ngada.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait, yakni : Dinas Perindutrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, dan Dinas Pariwisata. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Dekranasda/Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada, Kurniati Soli Woa, para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para pengrajin dari kelompok tenun ikat.

Bertindak selaku Nara Sumber adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Marciana. D. Jone dengan materi Indikasi Geografis. Marciana menyampaikan  bahwa semua kekayaan intelektual perlu dilindungi untuk mendapatkan perlindungan karena Indikasi Geografis sebagai tanda pengenal, sebagai indikator kualitas, strategi bisnis dan hak milik intelektual. Beberapa Potensi Indikasi Geografis di NTT, antara lain : Kacang Mente Sikka, Kakao Sikka Ende Nagekeo, Ubi Nua Bosi, Pisang Brana Ende, Cabe Kecil atau Kurus Padi, Garam Nunkurus dan berbagai tenun ikat dan tenun songket yang punya karakterisktik tersendiri di 21 Kabupaten. “Potensi-potensi ini harus segera didaftarakan agar bisa mendapatkan perlindungan secara hukum sehingga ketika ada pihak yang tidak bertanggungjawab dan menjiplak maka bisa diproses hukum,” ujar Marciana.

Pada saat membawakan materi Marciana menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT khususnya Gubenur NTT, Victor Bung Tilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT, Yoseph A. Nae Soi yang telah berkomitmen memberikan perlindungan hukum terhadap potensi kekayaan intelektual di NTT khususnya tenun ikat. Bukti bahwa Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT melakukan Sosialisasi dan Kegiatan Pembentukan MPIG di 8 Kabupaten yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perindustrian Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), Malaka, Rote Ndao, Flores Timur, Ngada, Nagekeo dan Sumba Timur.

Materi selanjutnya oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Solidaman Bertho Plaituka, dengan materi Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis yang menguraikan bagaimana cara mendaftar, biaya, dan bahan yang harus disiapkan pada saat mendaftarkan Indikasi Geografis

Kegiatan ini merupakan komitmen Gubenur NTT, Victor Bung Tilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT, Yoseph A. Nae Soi untuk melakukan perlindungan terhadap Tenun Ikat yang saat ini marak terjadi penjiplakan di mana-mana. Untuk tahun 2019 ada 8 Kabupaten yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perindustrian Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), Malaka, Rote Ndao, Flores Timur, Ngada, Nagekeo dan Sumba Timur.

Pemda Kabupaten Ngada sangat mendukung perlindungan Indikasi Geografis  yang ditandai dengan pembentukan MPIG Tenun Ikat Kabupaten Ngada sekaligus susunan pengurusnya di mana Penasehatnya adalah Bupati Ngada. Pengurus ini akan dibuatkan SK Bupati. Untuk proses selajutnya dalam rangka pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Ikat Ngada maka Pemerintah Daerah akan menyiapkan dokumen deskripsi tenun ikat yang ada dalam waktu dekat guna keperluan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk tahun 2020 Pemerintah Daerah  Kabupaten Ngada akan mengalokasikan anggaran untuk beberapa kegiatan antara lain pengawasan, pembinaan, pelatihan Kelompok Tenun Ikat.

278802ab 06ea 49fe 9919 e1cdf48cf619

dc034056 2c3b 4f18 a47d 89abcca3dccd