Kupang - Dalam rangka evaluasi dan persiapan pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM Tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hulum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTT menggelar Rapat di ruangan Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT, Senin (16/09/19).
Rapat ini dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham NTT, Asep Syarifudin didampingi Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Marcyana D. Djone yang hadir sebagai narasumber kegiatan.
Dalam sambutannya, Kakanwil mengatakan bahwa rapat tersebut digelar untuk mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah daerah Provinsi NTT dan Kabupaten serta Kota se-Provinsi NTT dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peduli terhadap penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM.
Selanjutnya Kakanwil berharap agar melalui rapat evaluasi, peserta dapat memahami tidak hanya dalam tataran konseptual tetapi juga mampu mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintah yang berbasis Hak Asasi Manusia secara konsisten dan berkesinambungan.
Adapun beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain Percepatan pelayanan akta kelahiran oleh Dinas Dukcapil, pelayanan tahanan yang sakit melaluli the criminal justice system pembentukan Perda yang berkualitas dengan melibatkan perancang pada Kanwil Kemenkumham NTT, Penegasan tentang batas-batas peran pekerja sosial yang tidak boleh memfasilitasi diversi terkait dengan anak bermasalah dengan hukum serta komitmen dari organisasi perangkat daerah maupun jajaran penegak hukum untuk menyediakan aksesibilitas bagi kaum difabel.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Polda NTT, Kejaksaan Tinggi NTT, Pengadilan Tinggi Kupang, BPN Provinsi NTT, LBH Apik, Wahana Visi Indonesia NTT serta para pejabat dan perancang peraturan perundang-undangan dari Divisi Yankumham.
