Motaain/Atambua – Rabu, 19 Juni 2019 bertempat di PLBN Terpadu Motaain telah dilaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Birokrasi / Saber Pungli dan Gratifikasi, SPIP, LHKPN/LHKASN, Monev, Target Kinerja B06, Pengimputan Simpeg, Kehumasan, Usulan Sarpras, Pembinaan SDM Petugas Keimigrasian dan Pemasyarakatan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua.
Dalam Arahannya Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian. Sehingga diperluhkan kerja sama dan kerja ekstra antara Kanwil dan UPT untuk dapat memenuhi pelaksanaan tersebut.
“Tentunya tidak bisa hanya bekerja yang biasa-biasa saja. Perlu energi ekstra, karena di tahun 2019 kita dituntut melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan energi dan sumber daya yang ada" ujarnya.
Piet menambahkan bahwa untuk memberantas korupsi maupun gratifikasi, perlu dilakukan berbagai upaya secara menyeluruh mulai dari pencegahan dan penindakan. “Maka saya mengharapkan semua ASN jangan membiasakan menerima gratifikasi dan jika menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi maupun KPK" katanya.
Plh. Kadiv Keimigrasian, Soimam mengatakan bahwa sampai saat ini kondisi pencapaian tujuan SPIP masih jauh dari kata sempurna dan belum maksimal. Unsur SPIP Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
Soimam menyampaikan hal tersebut kepada jajaran Kantor Imigrasi (Kanim) Atambua dan Lapas Atambua saat melakukan kegiatan pembinaan SDM. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain dihadiri pula oleh Kabag Program dan Humas; Mariana R. Manuhutu, Kasubag Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga; Stefanus Lesu, Kasubag Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi; Yustina Lema, dan Kasubag Program dan Pelaporan; Hillon FoEs.
Soimam juga mengingatkan untuk tidak berhenti bekerja dan menciptakan resolusi yang baik untuk ke depannya.
"Saya minta kepada Bapak/Ibu agar melaksanakan pengabdian lebih keras lagi untuk tugas yang tuntas dalam menyukseskan reformasi birokrasi. Tentunya tidak bisa hanya bekerja yang biasa-biasa saja. Perlu energi ekstra, karena di tahun 2019 kita dituntut melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan energi dan sumber daya yang ada" ujarnya.
Senada dengan Soimam, Kabag Program dan Humas; Mariana R. Manuhutu memaparkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM di tingkat daerah harus mempunyai kepedulian, serta mampu memahami dan melakukan perubahan, untuk menjaga kinerja agar tidak ketinggalan zaman dan selalu meningkat setiap tahunnya.
Masih menurut Mariana, terkait target kinerja agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. "Mulai sekarang harus sudah dipersiapkan pelaporan B06 karena keberhasilan pencapaian target kinerja akan menjadi indikator keberhasilan kinerja" tegasnya.
Mariana juga mengingatkan bagi seluruh jajaran harus tahu dan paham tentang perencanaan penganggaran, tentang manajemen ASN, dan mampu berinovasi dalam hal peningkatan kualitas layanan publik.
"Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan kualitas penyusunan laporan keuangan untuk mempertahankan opini laporan keuangan yang telah Kemenkumham peroleh atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 selama 4 tahun berturut-turut. Jangan berhenti berinovasi dan tetap jaga kualitas serta tingkatkan pelayanan kepada masyarakat agar menjadi terbaik dan terdepan" ungkapnya.
Selain itu, Mariana juga memaparkan pembinaan satker menuju zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), pemberantasan pungli dan gratifikasi, benturan kepentingan, LHKPN/LHKASN, serta membagikan leaflet terkait whistle blowing system bagi pengguna layanan di PLBN Motaain (nr).
