Kupang - Grand Desain berperan penting sebagai salah satu peran strategis untuk kesempurnaan dalam reformasi birokrasi, inti dari pemerintahan adalah sistem birokrasi. Sistem birokrasi sangat diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, Asep Syarifudin saat membuka kegiatan Penyusunan Grand Design Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT, Kamis (11/04/19) bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham NTT.
Lebih lanjut Asep mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun pemerintahan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas masing-masing Kementerian/Lembaga Non Kementerian.
"Pada hakekatnya reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan, pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintah, di antaranya ketatalaksanaan, kelembagaan dan sumber daya manusia," tegas Asep.
Asep juga berharap dengan adanya Kegiatan Penyusunan Grand Desain ini, dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik serta terwujudnya iklim yang mencegah terjadinya KKN, strategi pelaksanaan pemerintahan untuk meningkatkan reputasi pemerintah dalam mencapai pelayanan nasional.
