Kupang_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur selama 10 hari telah dilakukan audit tentang pengelolaan keuangan dari Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 14-23 Maret 2019.
Hal tersebut disampaikan oleh Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan BMN; Yohanis Bely saat diwawancarai, Jumat (22/03). Dikatakannya, kegiatan audit ini bertujuan selain untuk dengar pendapat, juga sekaligus untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2018 agar dicarikan solusi/jalan yang terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam hal pembuatan laporan keuangan nantinya tidak ditemukan permasalahan yang bisa menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Selanjutnya Tim dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI yang diketuai oleh Aminullah Noor Pakpahan melaksanakan audit dalam pengelola keuangan kepada para pengelola keuangan baik itu PPK, PPSPM, maupun Bendahara.
"Selama 10 hari Tim Itjen berkantor di Kanwil Kemenkumham NTT, kami selalu berkonsultasi kepada Tim Itjen sebagai institusi pendamping dan auditor internal guna tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan negara" ucap Yohanis.
