Kupang. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT mengikuti kegiatan teleconference terkait dengan penjelasan teknis aplikasi SSCN BKN oleh Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta. Selasa, 25/09 pukul 08.30 wita. Kepala Divisi Administrasi-Piet Bukorsyom di dampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan-Pujo Harianto, Kabag Umum-Andreas Hende, Kabag Program dan Pelaporan-Rosmini Manuhutu beserta seluruh panitia penerimaan CPNS Tahun 2018 mengikuti dengan seksama arahan dari Kepala Biro Kepegwaian Kemenkumham RI melalui media teleconference. “Mari kita laksanakan penerimaan CPNS ini dengan transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN,” ajak Kabiro Kepegawaian Beliau juga meminta kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk membuang jauh – jauh anggapan untuk mengecilkan proses tahapan seleksi yang akan kita lakukan 2018 ini. “Saya takutnya dengan dua ribu ini rekan – rekan menganggap ini urusan kecil, gampang ini sambil merem pun bisa kita laksanakan. Tolong buang jauh –jauh anggapan seperti ini,” harap Kabiro Kepegawaian. Kabiro Kepegawaian juga meminta kepada seluruh jajaran panitia untuk melakukan evaluasi dan mengingat kembali apa yang telah dilakukan di 2017 lalu untuk bisa disempurnakan pada penerimaan CPNS tahun 2018 ini.
Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi menyampaikan 2 pertanyaan terkait dengan proses penerimaan CPNS 2018 ini. Yaitu terkait dengan koordinasi dengan pihak BKN serta tata cara pemeriksaaan kelengkapan administrasi yang akan di lakukan oleh panitia.
