Kupang – Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejahatan biasa, terorganisasi, dan lintas negara sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang, harus diikuti perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Perlu instrumen hukum khusus untuk melindungi korban.
Melihat fenomena maraknya Perdagangan Orang yang terjadi di Indonesia Khususnya NTT, Kanwil Kemenkumham NTT melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan rapat Presentasi Hasil Laporan Kegiatan “Implementasi Perspektif HAM dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang”, bertempat di Ruangan Multifungsi Kanwil Kemenkumham NTT, Selasa (8/7).
Dibuka oleh Kepala Bidang HAM, Edison Manik, rapat ini mempresentasikan hasil kajian tim Kanwil Kemenkumham NTT sebelum finalisasi hasil laporan untuk disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
Dari hasil kajian ini, Edison berharap agar dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah NTT terhadap penyempurnaan dari Perda tersebut.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Instansi terkait diantaranya, Disnakertrans Provinsi NTT, BP3TKI Provinsi NTT, Imigrasi Kupang, APJATI Provinsi NTT, Dinsos Provinsi NTT, Biro Hukum Provinsi NTT, LSM Rumah Perempuan serta PUSHAM Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
